topmetro.news – Informasi adanya dugaan pungutan ‘fee’ proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat Sumatera Utara (Sumut) menghebohkan masyarakat Sumut. Bahkan informasinya, kabar tersebut sudah terdengar hingga ke pusat.
Sekretaris Probowo Mania 08 (PM) Sumut Bobby O Zulkarnain yang dimintai tanggapan terhadap informasi dugaan ‘fee’ proyek di Dinas PUPR Langkat, Kamis (2/1/2024), mengatakan, kabar itu memang sudah menyebar luas dan heboh juga di tengah-tengah kalangan masyarakat Sumut bahkan Pemerintah Pusat.
Ia pun menegaskan, bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan terus berhembus begitu saja. Dan jika benar informasi adanya dugaan pungutan fee terhadap setiap proyek di Dinas PUPR Langkat, menurutnya, pihak Aparat Penegak Hukum (APH), terutama polisi dan jaksa harus segera turun ke lapangan melakukan pengumpulan data terkait informasi tersebut.
“Perbuatan meminta ‘fee’ proyek tersebut jelas mencoreng dan bisa berdampak terhadap lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat yang terkesan membiarkan perbuatan melanggar hukum tersebut. Perilaku meminta fee proyek di Dinas PUPR Langkat itu, jelas mengabaikan perintah Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas mengatakan selama 5 tahun ini akan memberantas pelaku KKN (Korupsi,Kolusi, Nepotisme) di NKRI,” urai Bobby.
Lebih lanjut, Bobby meyakini, bahwa polisi dan jaksa yang bertugas di Kabupaten Langkat tidak takut untuk menyelidiki informasi dugaan terhadap pungutan ‘fee’ proyek di PUPR maupun dinas yang lainnya di Pemkab Langkat.
Sementara itu, terkait informasi ini, wartawan belum memperoleh penjelasan dari Kadis PUPR Langkat Khairul Azmi.
Kadis yang dihubungi via telepon seluler dan WhatsApp, Kamis (2/1/2024), sekira pukul 17.44 WIBB, terkait informasi pungutan ‘fee’ proyek di dinas yang dipimpinnya, tidak dapat dihubungi alias tidak aktif.
reporter | TIM
